Dahulu ada lembaga negara bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tugasnya sesuai namanya, yaitu memberikan pertimbangan. Intinya adalah menjawab segala pertanyaan presiden serta memberikan usul, saran, nasihat, pertimbangan kepada pemerintah untuk kepemimpinan yang baik.
Kemudian, melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 2003 saat di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, DPA dibubarkan. Tahun 2004 SBY yang jadi presiden hasil pemilihan umum langsung. Mulai ia memerintah dengan tanpa ada DPA, tahun 2007 SBY membentuk wantimpres. Tumben kepikiran Pak Beye.
![]() |
| Ilustrasinya cover Majalah TEMPO |
Setelah SBY menyelesaikan jabatan dua periode hingga 2009, Jokowi yang menjadi presiden. Dan, wantimpres masih dipertahankannya, bahkan masih dengan jumlah sama seperti di masa SBY, yaitu hanya 9 orang. Jumlah ini merupakan pola konsisten sejak era SBY yang jadi presiden. Masalah anggota kabinet Jokowi pun sama.
Di masa Jokowi, jumlah wantimpres maupun jumlah anggota kabinet mengadopsi apa yang dipolakan SBY. Jumlah wantimpres 9 orang (1 rang ketua merangkap anggota dan 8 anggota) dan jumlah anggota kabinet 34 orang (4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang teknis. Dilengkapi dengan pejabat setingkat menteri.
Di era Prabowo-Gibran nama kabinetnya Merah Putih, anggota kabinetnya super gemoy, yaitu menteri 49, wakil menteri 57, pejabat setingkat menteri/kepala lembaga 11, dan wantimpres 26 orang. Sungguh begitu bejibun dan gemoy. Apa sih yang bisa diharapkan dari mereka? Hanya Prabowo yang tahu apa kegunaannya.
Secara politis, wantimpres wajib hukumnya memberi pertimbangan kepada presiden, diminta maupun tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah pada presiden berlaku hal yang sama, yaitu wajib hukumnya melaksanakan pertimbangan, usulan, saran, nasihat, bisikan-bisikan, kedipan mata atau apa pun bentuknya yang diberikan?

Komentar
Posting Komentar