5 Kabupaten Ini Miskin

Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke daerah-daerah, itu memang patut dipertanyakan apa peruntukannya. Jika dialokasikan untuk kepentingan rakyat (khususnya masyarakat di provinsi Lampung), maka pos-posnya apa saja?

Di provinsi yang baru saja mensosialisasikan logo provinsi hasil desain ulang dari yang sebelumnya menjadi yang baru, di mana tagline-nya “Sang Bumi Ruwa Jurai” diganti menjadi “Sai Bumi Ruwa Jurai” ini ternyata ada 5 kabupatennya tergolong miskin.

| Logo Provinsi Lampung yang lama dan yang baru | gambar: hasil tangkap IG @lampung

Nemu di Threads nih. Akun @meyy_line yang kasih info mengutip data BPS terbaru. BPS adalah lembaga kredibel yang bebas nilai dan campur tangan, bekerja serius untuk mengumpulkan fakta di lapangan dan menyiarkannya secara transparan ke muka publik.

5 kabupaten termiskin. Urutan (5) Pesawaran, sekira 12 persen penduduknya hidup pas-pasan. Pantainya indah, turis berdatangan, tapi apakah warganya ikut sejahtera? Jangan sampai keindahan pantai cuma untuk brosur wisata, bukan untuk isi dapur rakyat.

Urutan (4) Pesisir Barat. Diperkirakan 12,64 persen warganya miskin —angka yang cukup tinggi untuk daerah sekecil ini. Akses kesehatan dan pendidikan harusnya jadi prioritas, bukan cuma menunggu datangnya proyek di musim pemilu yang sesaat.

Urutan (3) Lampung Selatan, lebih dari 130 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal daerah ini selalu dijual sebagai wajah pariwisata dan investasi provinsi Lampung. Wisata boleh maju, tapi jangan dilupakan, warganya perlu makan 3x sehari.

Urutan (2) Lampung Timur. 13,19 persen penduduk miskin atau sekitar 142 ribu orang. Ini juara jumlah kemiskinan terbanyak, tempati urutan (1) Lampung Utara. Persentase kemiskinan di sini tembus 16,92 persen. Artinya, hampir 1 dari 6 orang, miskin.

Hey, gaes, patut dipertanyakan apakah dana desa dan program pemberdayaan beneran nyampe ke lapisan masyarakat paling bawah atau cuma berhenti di baliho peresmian? Apalagi pemerintahan sekarang berinisiatif membentuk Koperasi Merah Putih.

Angka-angka di atas bukanlah angka main-main, melainkan hasil sensus yang dilakukan petugas dari BPS —ini alarm keras bahwa kebijakan harus diubah. Bukan cuma bikin tugu dan potong pita, melainkan harus ada political will (komitmen) menyejahterakan.

Status miskin warga di 5 kabupaten di atas bukan sekadar hasil cacah statistik dari laporan BPS, melainkan soal harkat martabat kemanusiaan. Soal perut yang tak boleh dibiarkan lapar, soal masa depan anak-anak dan harga diri 5 kabupaten ini.

Makna pembangunan sejati bukan soal seremonial dan foto-foto, melainkan soal rakyat yang bisa hidup lebih layak. Dengan gelontoran dana desa dari pusat, harusnya rakyat yang hidup sejahtera mudah dibikin. Syaratnya, butuh keseriusan para pimpinan daerah.