Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2017

Polemik Hari Sekolah Berakhir

Gambar
Pro-Kontra Full Day School Selasa (7/8/2016) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, perihal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan kebijakan sekolah lima hari yang berarti delapan jam belajar bagi siswa sebagai bagian Pendidikan Pengembangan Karakter.   Namun, kebijakan yang kemudian di mata publik disamakan dengan sistem full day school (FDS) itu mendapat penolakan dari sejumlah khalayak. Karena dengan 8 jam belajar di sekolah akan membuat anak-anak tidak ada waktu lagi untuk belajar mengaji di sore hari. Dampak ekstremnya, sekolah Madrasah Diniyah akan kekurangan murid. Karena murid lembaga pendidikan berbasis agama ini tak lain adalah murid-murid SD dan SMP. Presiden Joko widodo, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (ketiga dari kiri), dan pimpinan sejumlah ormas Islam lainnya memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9)...

Hari Aksara Internasional dan Buta Aksara di Indonesia

Gambar
Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 2017 ini secara nasional dipusatkan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang berlangsung dari Rabu (6/9) hingga Sabtu (9/9). Acara puncak peringatannya akan dilaksanakan pada Jumat (8/9/2017) di GOR Ewangga Kuningan. Rangkaian acara akan dimulai dari Pameran Pendidikan dan Kebudayaan, hingga pemberian anugerah aksara, pemberian penghargaan kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kreatif-Rekreatif, pemberian penghargaan pemenang lomba keberaksaraan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berprestasi. Murid Sekolah Dasar peserta aubade pada Kongres Pancasila IX di Kampus UGM, Yogyakarta, Sabtu, 22 Juli 2017. foto: istimewa  Di lihat dari masing-masing provinsi, di Indonesia masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf (buta aksara) di atas angka nasional. Angka buta aksara ini mencakup penduduk berusia 15-59 tahun, yaitu Provinsi Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen),...